sejumlah anggaran kegiatan tahun 2022 yang ada pada balai Teknik perkeretaapian( BTP ) kelas 1 kota Bandung jawa barat di sinyalir bermasalah dan berujung pada perbuatan dugaan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN ) yang mana mengakibatkan kerugian negara.dari data sangat mengejutkan nilai anggaran tahun 2022 mencapai Rp;1.083.057.915.865 dengan rincian sebagai berikut:
-belanja pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp;7.590.180.000 namun yang terserap hanya Rp;5.962.855.814
-belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp;14.782.716.000 namun yang terserap Rp;14.605.469.535
-belanja modal dengan pagu anggaran Rp;1.061.572.518.03 namun yang terserap
Rp;1.061.551.590.133 menurut data yang ada untuk belanja modal terbagi dari dua sumber pendaaan yaitu berupa surat berharga syariah negara ( SBSN ) dengan nilai Rp;888.394.781.000 dan rupiah murni ( RM ) sebesar Rp;173.177.737.000.
masih menurut data yang ada pada tahun 2022 balai teknik perkeretaapian ( BTP ) telah melakukan kegiatan anggaran berupa (1) penggantian persinyalan kereta api dari persinyalan mekanik menjadi persinyalan elektrik,yang ada 6 stasiun diantara nya pada stasiun rancaekek,haurpugur,paledang,batu tulis,maseng dan stasiun cicurug. (2) kegiatan anggaran pembangunan jalur ganda KA lintas bogor-sukabumi antara paledeng -cicurug sepanjang 26 KM’sp (3)kegiatan anggaran pembangunan jalur ganda KA lintas di stasiun kiaracondongcicalengka segmen satu gedebage-haurpugur sepanjang 14 KM’sp,dari data di atas ini timbul pertanyaan yang mendasar,apakah semua barang yang di gunakan sudah sesuai dengan sepesikasi dan berstandar, bagaimana untuk menentukan harga perkiraan sementara ( HPS ) dan lain sebagainya ,kalimat di atas di ucapakan oleh Rangga SH selaku penggiat anti korupsi belum lama ini.karena menurut nya pihak balai teknik perkeretaapian harus dan wajib transparan dalam mengelola anggaran negara jangan sampai dengan sengaja menutup mata apabila terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,dan apakah mungkin pihak balai berani untuk membuka. kepublik hasil dari pemeriksaan badan pemeriksa keuangan ( BPK ) yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP )
sementara itu kepala balai teknik perkeretaapian (BTP ) saat akan di konfirmasi enggan untuk menemui, hanya mengutus seorang pegawai bernama ismie yang mengaku sebagai humas di balai tersebut yang mana ia tidak mengetahui sedikit pun apa dan bagaimana tentang apa yang ingin di konfirmasikan dengan kata lain tidak bisa memberikan jawaban
Syarif
