JAKARTA, METROLIMA. COM,- Penyerapan anggaran belanja alat kebersihan dan belanja Kous th anggaran 2023/2024 di institusi Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Jakarta Selatan diduga berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal tersebut terungkap banyak anggota PJLP keluhkan pemberian seragam PJLP berupa Kous yang diduga berkwalitas tidak standar karena kous tersebut tidak menyerap keringat atau dipakainya panas, sehingga mencuat buah bibir di lingkungan mereka menyebutnya bahwa anggaran pengadaan alat kebersihan termasuk belanja kous dibelikannya dibawah harga.
Disamping itu tersiar rumour yang berkembang di Pemkot Jaksel, menyebutkan bahwa, sebagian besar penyerapan anggaran th 2023/2024 diberikan dan dikuasi oleh kroni-kroninya pejabat tertentu dan hal ini membuat para rekanan lain yang merasa di nomor duakan membuat surat pengaduan yang berisikan tentang adanya dugaan terjadinya praktik penyelenggaraan penyerapan anggaran dikuasai dan diberikan kepada Kroni-kroni pejabat tertentu yang di layangkan ke PLT Gubernur DKJ, Kajati DKJ serta di tujukan kepada KPK.
Demikian sumber yang berinisial SS membeberkan praktik buruk di institusi Sudin LH Jaksel kepada sejumlah Wartawan di kantor Walikota Jaksel, Senin, (15/7/2024).
SS menambahkan, bahwa Bukan rahasia umum lagi pengadaan barang di Institussi LH jakarta Selatan, ditengarai banyak pengadaan barang seperti belanja kaos dan alat-alat kebersihan seperti pacul, cangkang sapu pengki dll, diduga tidak sesuai yang diharapkan para pekerja lapangan dan berkwalitas parah habis, “Gimana Mereka mau bekerja Pak, kousnya yang dipakainya tidak menyerap keringat alias panas, dan Kami mengharapkan agar Ka. Dinas LH DKJ melakukan Sidak agar tahu apa yang terjadi di Institusi Sudin LH Jakse” tegas SS.
Lanjut SS, apa lagi seperti alat alat kebersihan seperti cangkang, pacul dan sapu lidi sangat ringkih. “Seperti cangkang kok nga kuat bahkan baru dipakai beberapa Minggu sudah rusak, apalagi sapu lidi nya kalau buat nyapu lapangan nga bias”. Ujarnya.
Di kesempat terpisah, Ka sudin Lingkungan hidup M. Amin saat dikonfirmasi didampingi Kepala seksi PPH selaku pejabat pembuat kometmen (PPK), Kamil menjelaskan menurut nya seperti kaos dan alat kebersihan semuanya sudah sesuai dan tidak ada masalah.
M. Amin menambahkan apa yang dilontarkan Kamil tentang penyelenggaraan penyerapan pengadaan barang dan pengadaan alat alat kebersihan tersebut sudah sesuai. Namun saat disingung tentang potongan 15 Persen se bagai fee, pihaknya membantah, “ Itu tidak benar dan sudah sesuai aturan apa yang dikerjakan” kata M. Amin dengan wajah pucat pasi serta berkeringat.
Sedangkan Walikota jakarta selatan, Mujirin saat dikonfirmasi lewat WA tentang adanya dugaan adanya praktik KKN dalam pengadaan barang dan alat alat kebersihan dilingkungan Sudin LH jakarta selatan, Selasa, (16/7/2024) “ Itu bukan wewenangnya saya tanyakan saya ke Sudin LH Jaksel, kalau soal kebersihan seperti banyak sampah sampah yang tidak terangkut baru saya perintah kan dibersihkan” Ujar Mujirin.
Dikesempatan yang berbeda, sumber lain yang berinisial Man saat berada di Kawasan Kuningan mengatakan, bahwa perlu dipertanyakan kepada PLT Gubernur DKJ tentang seputar pelaksanaan penyerapan anggaran Swakelola, seprti 1.Swakelola ‘Nara Sumber’ sebesar Rp 3. 910.000.000,- dan 2. Swakelola Jalan Tol sebesar 2. 900.000.000,-. (Gun/pil).-
